PKSPemalang - Pelaksanaan Operasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan selama bulan suci Ramadhan mendapat sambutan baik dari Anggota DPRD Pemalang dari Fraksi PKS. Ikmaludin Aziz SPd mengharapkan kegiatan operasi pembinaan dan pengawasan ini agar makin digalakan.
Menurutnya pada bulan-bulan ini dimana tingkat konsumsi masyarakat tinggi memang sangat penting dilakukan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar, hal ini sebagai upaya perlindungan kepada konsumen.
“Jangan sampai tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi ini dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan dengan tindakan semacam itu,” tandasnya.
Operasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Diskoperindag Pemalang melibatkan Satpol PP dan Tim Farmasi Dinkes Pemalang, akhirnya sebatas memberikan teguran lisan dan tulisan kepada Pedagang. Hal itu diterapkan kepada mereka yang kedapatan memperjualkan produk dengan tak layak jual karena kaleng yang berkarat, bungkus rusak, Kadaluarsa dan mengandung bahana tambahan makanan berbahaya.
Tercatat 56 pedagang yang diberikan pinalti oleh Diskoperindag, yang tersebar merata dari wilayah timur, tengah hingga selatan. Jumlah tersebut diakumulasi dari operasi yang digelar dari Senin hingga Kamis (26/7) lalu.
Kabid Perdagangan, Slamet Waluyo didampingi Kasi Informasi dan Promosi, Emy Jama’edy Bsc mengungkapkan, pedagang yang kedapatan menjual produk makanan berbahan makanan berbahaya ditegur agar tak menjual makanan seperti itu.
Menurutnya, tindakan yang bisa diambil oleh pihaknya hanya bersifat pembinaan. Tindakan lain juga berlaku bagi pedagang yang produk dagangannya sudah kadaluarsa dan rusak bungkusnya untuk menurunkan dan tidak dijual lagi. Pihaknya juga akan memberikan surat penjelasan bahwa beberapa produk pada pedagang tersebut tidak bisa dijual lagi dan juga ditindaklanjuti dengan surat peringatan (SP).
“Terserah mau dikembalikan ke produsennya atau dibuang terserah, yang jelas tidak dijual lagi,” tandasnya.
Temuan terbanyak dari operasi pengawasan dan pembinaan tersebut ternyata terbanyak ditemukan di Pasar Belik. Walaupun menurutnya hampir disetiap pasar yang dikunjungi juga ditemukan.
Sayang tindakan Diskoperindag ini tidak sampai pada tindakan penyitaan pada barang yang merugikan konsumen tersebut. Diskoperindag berkilah bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak dilibatkan dalam operasi tersebut. Selain itu, karena untuk melakukan penyidikan bahkan penyitaan pihaknya membutuhkan payung hukum yang jelas.
“Belum ada payung hukum yang jelas untuk melakukan tindakan penyitaan semisal PERBUP,” tandasnya.
Menurut informasi yang masuk di Radar, Kota Pekalongan sudah memiliki Perwali yang membolehkan dilakukan penyitaan pada produk makanan yang merugikan konsumen. Di Diskoperindag sendiri sudah memiliki dua orang tenaga PPNS yang dapat mengambil tindakan tersebut. (radarpemalang/him)
Selama satu hari penuh, Ahad (29/7) H.M. Anis Matta, Lc (wakil ketua DPR RI–Sekjen DPP PKS) melakukan kunjungan kepada masyarakat Surakarta. Kedatangan HM. Anis Matta, Lc ini adalah bagian rangkaian safari Ramadhan beliau di beberapa Kota di Indonesia.
Sejak siang setelah dzuhur, mengadakan pertemuan dengan ketua DPD se-eks Karesidenan Surakarta di Hotel Sunan. Dilanjutkan dengan memberikan ceramah akbar sebagai dukungan politik terhadap pencalonan Ir. Rohadi Widodo sebagai calon bupati karanganyar yang akan bertarung pada pemilukada tahun depan. Deklarasi dukungan terhadap pencalonan politisi PKS sebagai calon bupati Karanganyar dilaksanakan di Gedung Wanita Karanganyar dan dihadiri ribuan kader dan simpatisan kabupaten Karanganyar.
Selesai agenda di Karanganyar, dilanjutkan dengan agenda silaturahim tokoh Surakarta dan buka bersama di Hotel Kusuma Sahid Prince. Acara ini mengundang tokoh dari perwakilan masyarakat yang ada di Kota Surakarta. Setelah acara tersebut, pada malam hari Anis Matta memberikan ceramah kepada jamaah sholat Isya dan Tarawih di Masjid Agung Surakarta. Dalam ceramah yang disampaikan Anis Matta menyampaikan keutamaan silaturahmi untuk memperpanjang usia manusia. Setelah sholat tarawih usai, dilanjutkan sarasehan dengan takmir Masjid Agung Surakarta.
*Server Pusat Jeblok
PEMALANG-Ratusan guru bersertifikasi di daerah yang seharusnya mengikuti uji kompetensi guru (UKG) hari pertama, terpaksa gagal. Bukan karena guru tersebut tidak siap, melainkan karena koneksi ke server panitia pusat tidak dapat tersambung.
Pelaksanaan UKG guru SMP bersertifikasi hari pertama, Senin (30/7) kemarin, rencananya diadakan di tiga sekolah dalam tiga gelombang. Semenjak pagi, para guru yang mendapat jatah mengikuti UKG gelombang pertama telah datang di lokasi yang ditentukan untuk bersiap mengikuti proyek kementerian yang digelar secara serentak tersebut.
Namun setelah masuk ke lokasi UKG, para guru itu harus mendapati kenyataan bahwa koneksi internet yang seharusnya dipakai peserta tidak terhubung ke server pusat sehingga tidak bisa mendapatkan soal-soal. Beberapa menit berusaha diutak-atik, tetap saja tidak nyambung. Lebih dari satu jam dari jadwal tetap saja tidak tersambung, panitia pengawas juga tidak mampu berbuat banyak.
Kasi SMP Dikmen Dindikpora Pemalang, Zainul Arifin SPd MPd mengungkapkan, bahwa pelaksanaan ujian untuk gelombang satu belum berhasil. Hanya saja tim dari Kabupaten Pemalang tetap mengusahakan agar koneksi ke server dapat tersambungkan.
“Kita deteksi juga dari beberapa informasi sudah lebih 20 propinsi berhasil, semoga di gelombang dua ini jawa tengah bisa masuk. Yang pertama tadi terpaksa tidak terlaksana,”ujarnya seraya menambahkan pihaknya tidak tahu pasti penyebab tidak tersambungnya koneksi tersebut.
Lebih lanjut, ditemui ditempat yang sama kasi Pembinaan Tendik, Pulung Budiarso S mengungkapkan, Kebijakan lebih lanjut bagi yang belum bisa melaksanakan ujian seperti gelombang satu tadi akan ditindaklanjuti ujian di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Semarang.
“Yang bersangkutan kesana dan untuk yang hari ini sakit atau keperluan yang tidak bisa hadir diikutkan dalam susulan,”tandasnya.
Pelaksanakaan UKG akan digelar dari tanggal 30 Juli 2012 hingga tanggal 10 Agustus 2012. Ujian ini dibagi perjenjang.
“Hari ini tanggal 30 juli sampai 2 Agustus untuk level SMP,tanggal 3 sampai 6 untuk SMA dan SMK, tanggal 7 sampai 10 untuk TK-SD/SLB,”ujarnya.
Ujian ini diikuti oleh 4048 orang guru serifikasi. UKG ini Dilaksanakan untuk pemetaan guru-guru yang sudah sertifikasi untuk pemetaan sejauhmana kompetensi guru dan kelemahan diaspek yang mana.
“Sehingga Bisa diprogramkan pelatihan keprofesian berkelanjutan,”tandasnya.
Ujian ini dipusatkan di tiga tempat yaitu SMP N 2, 4 dan 7 Pemalang.(him)
sumber : Radar Pemalang
Oleh Fahri Hamzah
@Fahrihamzah
- Meski sudah malam, saya ingin share soal #Misbakhun yg telah diterima PK-nya oleh MA.
- Kasus #Misbakhun adalah kasus rekayasa politik murni oleh Istana.@presidenSBY sadar/tidak terlibat.
- Kasus #Misbakhun adalah kelanjutan dari intimidasi yg dilakukan Istana kepada politisi pengusut kasus #Century.
- Kaki tangan #Istana terlalu kentara. Mulai centeng sampai bos besarnya untuk lumpuhkan #Misbakhun.
- Saya ikut mengikuti kasus ini dari awal. Memang #Misbakhun rada keras kepala. Dan dia dilumpuhkan secara politik.
- Kasus pemalsuan (KUHP psl 263-264) yg dituduhkan kepada #Misbakhun adalah omongkosong.
- Penyidik sampai akhir tidak tahu "pemalsuannya ada dimana?". Ini murni perjanjian perdata antara bank dan nasabahnya. #Misbakhun
- Saya sebagai pimpinan kom 3 waktu itu mencoba mengakses data dari dalam lembaga penegak hukum. #Misbakhun
- Semua keterangan yg saya dapatkan mengkonfirmasi bahwa kasus ini tdk ada unsur pidana. #Misbakhun
- Lalu kenapa kasus ini dipaksakan? Saya bertanya. Jawabannya singkat "kami hanya jalankan perintah". #Misbakhun
- Dinamika persidangan juga sy ikuti. Semua saksi meringankan dan mengarahkan kepada perdata. #Misbakhun
- Tapi jaksa yg juga sdh disetting, tidak mau tahu, #Misbakhun dituntut 7 tahun (hilanglang hak perdatanya).
- Hakim tingkat 1 memang tak berani hukum #Misbakhun tinggi. Karena tahu kasus ini ngawur. Vonis hanya 1 tahun. Bayangkan!
- Istana berang dengan vonis rendah itu. Lobby2 diaktifkan, jaksa melakukan banding.#Misbakhun
- Hakim banding naikkan hukuman jadi 2 tahun dan kasasi #Misbakhun ditolak. MA sangat tertekan.
- Sekarang PK #Misbakhun diterima, salah satu hakimnya adalah Artidjo. Hakim terkenal integritasnya.
- Sekarang, setelah mengacak-acak hukum, apa lagi yg direncanakan? Bagaimana ujung kasus #Century? Kenapa #KPK lamban? #Misbakhun
- Kita menyambut kebebasan #Misbakhun seperti kita merayakan sebuah kemenangan besar.
- Bahwa pada akhirnya, apa yg kita yakini benar ternyata benar adanya. Kekuasaan politik dalam hukum berhasil kita gagalkan. #Misbakhun
- Selamat menikmati kebebasan saudara #Misbakhun. Tidak ada kata jera dalam perjuangan!!!. (Sekian).
Langkah ini diambil demi mengatasi kekerasan yang terjadi di sana.
Presiden SBY dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq(Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews - Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menyatakan bahwa partainya akan mengirim delegasi ke Myanmar untuk membantu masyarakat di Rakhine, terutama etnis Rohingya.
"Setelah kami mendengar dari para tokoh masyarakat dan ulama mengenai action plan terkait masyarakat muslim di Myanmar, keputusannya kami kirim delegasi ke sana," ujar Luthfi di Hotel Grand Sahid Jaya.
Delegasi tersebut, lanjut Luthfi, akan terdiri dari utusan Fraksi PKS DPR RI dan utusan dari ormas-ormas Islam. Rencananya, mereka akan diberangkatkan pekan depan.
"Harus segera ke sana, secepat mungkin. Temui pihak pemerintah Myanmar dan tokoh masyarakat di sana untuk membantu mereka. Hasilnya nanti kita bawa ke Menteri Luar Negeri RI agar diperjuangkan secara diplomasi," kata Luthfi.
Terkait dana, PKS akan menanggung sendiri biaya delegasi ke Myanmar tersebut. "Seluruhnya atas biasa PKS," kata Luthfi.
Presiden Myanmar, Thein Sein, menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Ia menganggap mereka merupakan imigran dari Bangladesh. Kebijakan ini dinilai oleh para penggiat HAM sebagai pembersihan etnis. Mayoritas etnis Rohingya adalah muslim.
Dalam laporan yang dikeluarkan minggu lalu, organisasi hak asasi manusia, Amnesty International mengatakan, umat muslim di bagian barat negara bagian Rakhine menjadi obyek serangan dan penangkapan sewenang-wenang dalam beberapa minggu sejak kekerasan pecah. Organisasi itu menyebut klaim pemerintah dan aparat Myanmar "tidak berdasar dan bias".
sumber: vivanews.com
TAMAN - Bicara masalah pendidikan jika dilihat dari sisi kwalitasnya maupun kwantitas pendidikan di Indonesia mengalami kenaikan. Namun jika dibandingkan dengan Negara-nagara lain masih jauh ketinggalan. Karena di negara lain kenaikannya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia . Sehingga ada kesan bahwa pendidikan di Indonesia berjalan ditempat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI dari Partai PKS Rohmani MPd, saat berkunjung di Kabupaten Pemalang kemarin.
”Pendidikan kita ini terkesan berjalan ditempat, meskipun rata-rata kwalitas pendidikan dalam skup dunia naik. Namun karena rata-rata kemajuan pendidikan di negara-negara lain jauh lebih meningkat, sehingga seperti mundur ke belakang prestasinya,”kata Rohmani.
Dengan banyaknya program pendidikan yang ditunjukan besarnya angka anggaran untuk pendidkan yang sekarang ini kurang lebih mencapai Rp 75 triliun melalui anggaran Kementerian Pendidikan. Dan untuk tahun 2011 anggaran pendidikan yang ada semula masih sekitar Rp 65 triliun, sehingga dengan adanya kenaikan anggaran pendidikan ini, diharapkan jangan sampai ada terdegar lagi keluhan masyarakat bahwa pendidikan itu mahal.
Apalagi jika dilihat tujuan pembangunan nasional dan tujuan kemerdekaan RI sesuai UUD 45, salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dengan program pendidikan dasar sembilan tahun, anak diusia sekolah SMP tidak ada lagi yang tidak bersekolah apapun alasannya.
“Masyarakat juga harus tidak mengeluhh bahwa pendidikan semakin mahal,”ujarnya.
Harapannya dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK) serta adanya dana beasiswa dari pemerintah untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Nanti jangan sampai pemerintah sudah memberikan bantuan dan tersebut sekolah-sekolah melakukan pungutan-
pungutan yang tidak diijinkan. Sehingga akan mengakibatkan masyarakat mengeluhkan makin mahalnya pendidikan.
Sementara Kasi SMP/SMA Dindikpora Kabuapaten Pemalang Drs Zaenul Arifin manghimbau, agar anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar dan jika ada kendala, hubungi sekolah dan pasti ada jalan keluarnya. Karena pemerintah sudah menjamin untuk kelangsungan pendidikan anak. Bahkan sampai tingkat SMP, SMA dan SMK pun disediakan beasiswa.
“Di Pemalang ini telah bertekad tidak ada anak yang tidak sekolah karena sistem jika pun ada semua akan kita upayakan untuk dicarikan jalan keluarnya,”tandasnya.(apt)
sumber : Radar Pemalang
