DELETE

Komisi I Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan di Papua

Komisi I telah melakukan kunjungan ke Papua guna berdialog dengan elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah Papua. “Komisi I mendesak Pemerintah untuk membuat formula dalam upaya menyelesaikan permasalahan kekerasan di Papua,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, di Ruang Komisi I DPR RI, Senin (11/6).

Pada kesempatan itu, Komisi I telah berdialog dengan berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari unsur gereja, ormas muslim, akademisi, LSM, komnas HAM Papua dan kalangan aktivis perempuan. Tim juga telah berdialog dengan BIN di Papua, Pangdam Cendrawasih, Polda Papua, dan juga melakukan peninjauan lapangan ke tempat-tempat terjadinya aksi kekerasan. Tim juga telah berdialog dengan pejabat gubernur Papua, ketua DPRP, ketua MRP, KPU Prov Papua dan UP4B.

Menurut Mahfudz hasil kunjungan ke papua, Yang pertama ada pengakuan terjadi peningkatan eskalasi kasus-kasus kekerasan bersenjata yang sudah sangat meresahkan masyarakat, dan pihak kepolisian juga mengakui dalam dua bulan ada 21 kasus kekerasan dengan 13 korban tewas, bahkan setelah kunjungan komisi I ke papua ada 1 lagi korban, jadi 14 korban.

Yang kedua, lanjutnya, ada penjelasan dari pihak kepolisian setempat bahwa mereka (Kepolisian) memang lamban di dalam penanganan ini karena ada beberapa sebab, “satu, mereka tidak ingin tergiring untuk melakukan tindakan represif yang kemudian akan terjadi reaksi balik dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu di sana. Kedua mereka memang menjadi sangat ragu-ragu kalau tindakan represif itu dikelola, opininya menjadi isu-isu pelanggaran HAM,” kata Mahfudz.

Selanjutnya, Mahfud, mengungkapkan aspirasi dari masyarakat yang ditemui komisi I, bahwa mereka menginginkan pihak Kepolisian mengungkap dengan cepat, tegas, dan proses hukum siapapun yang menjadi pelaku, karena ini sudah meresahkan mereka.

Kesimpulan lain yang diambil dari kejadian ini, paparnya, karena polanya acak dan korbannya acak, ini merupakan pengkondisian agar terjadi kecemasan dan ketakutan massa menjelang ada dua momentum yaitu 1 juli ulang tahun OPM, tanggal 3 juli akan ada rencana kunjungan Presiden SBY ke Papua dalam acara Jambere Nasional di Raimuna yang juga dihadiri oleh utusan luar negeri. “Ini merupakan sesuatu yang di desain untuk memicu atau memancing reaksi dunia internasional,” ungkapnya.

Mahfudz menjelaskan, fakta temuan, bahwa kasus penembakan ini dilakukan dari jarak dekat dengan senjata laras pendek, berbeda dengan penembakan di Freeport yang dilakukan dari jarak jauh dengan senjata laras panjang. Sehingga kasus terakhir ini membuka ruang spekulasi yang lebih luas siapa actor pelakunya, bisa saja dari kelompok sipil bersenjata, atau seperti yang disampaikan pihak kepolisian dilakukan oleh kelompok sipil yang membangun kantong-kantong komunitas di pesisir jayapura.

Dia menambahkan, ada perubahan di dalam konfigurasi sosio demografis di pesisir, dimana banyak warga pegunungan yang sekarang turun ke pesisir dan ke kota-kota. Hal ini akan menumbuhkan masalah sosial, ekonomi dan kerawanan. “Ini situasi yang semakin sulit, sehingga Komisi I menginginkan Pemerintah harus punya suatu formula yang lebih tepat, dengan menghindari pendekatan keamanan. Karena begitu pendekatan keamanan diperkuat, Ini justru yang mereka tunggu akan terjadi reaksi balik, terjadi kekerasan massif dan ini akan lebih sulit,” katanya.

Ketika berdialog dengan kelompok masyarakat, mereka menyatakan isu pembangunan dan isu kesejahteraan bukan lagi tema pokok. Bahkan yang menarik dan membingungkan bagi Mahfudz, ketika 9 bulan lalu UP4B mulai bekerja di Papua, ada penolakan terhadap UP4B, “karena menurut mereka percuma akan diaselesarasi pembangunan, seperti nyatanya Otsus belum bisa memberikan pembangunan yang diinginkan mereka,”imbuhnya.

Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan, mereka sepakat adanya dialog antara Jakarta dengan papua, sedangkan Pemerintah menawarkan konsep dialog tentang Papua. menurutnya keduanya dapat disingkronisasi, artinya dialog awal semua pihak duduk bersama bicara tentang papua mengenai cara pandang yang sama tentang Papua, Dan Pemerintah Pusat harus mempunyai formula untuk dialog selanjutnya, dan masyarakat papua diberi ruang untuk mereka mengkonsilidasi gagasan.

Dia mendukung pandangan Presiden SBY dan pernyataan menkopolhukam, ingin membangun Papua dengan Damai. “Tidak ada jalan hanya dengan Dialog, karena pendekatan keamanan justru ditunggu oleh mereka kelompok-kelompok garis keras untuk kemudian dibalikan menjadi suatu kekacauan yang lebih besar,” tegas Mahfudz.
Keterlibatan Asing

Wakil Ketua Komisi I TB.Hasanuddin mengatakan kasus kekerasan di Papua, ada keterlibatan pihak asing. "Saya tidak akan sebutkan namanya. Jadi pelakunya asing, dan asli daerah yang dibina," kata TB Hasanuddin kepada wartawan baru-baru ini.

Politikus PDI Perjuangan itu enggan menjelaskan siapa pihak asing yang dimaksud. Ia mengatakan perlu konsep dan perencanaan yang jelas untuk menangani masalah ini. TB Hasanuddin menuturkan masalah pokok di Papua adalah terkait Hak Asasi Manusia akibat adanya tindakan represif, selain itu ada upaya membawa kasus kekerasan di Papua ke dunia internasional.

Menurut TB, kasus di Papua tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, Kapolda dan Pangdam setempat. Harus ada operasi besar tingkat nasional dan internasional. "Operasi dan rencana operasi sebenarnya bisa diketahui. Tinggal mau atau tidak," kata TB Hasanuddin. (as)foto:wy/parle

sumber : http://www.dpr.go.id

DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin dalam
kebijakan dan anggaran di 2013. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Rabu(6/6), malam.
Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengatakan, belum melihat adanya keseriusan pemerintah
untuk mengimplimentasikan UU No. 13 tersebut. “Sudah hampir satu tahun Undang Undang Fakir
Miskin ini disahkan namun Kami belum melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk
mengimplementasikannya. Salah satu buktinya, kita lihat dari keberpihakan anggaran pada
Kementerian Sosial, yang diajukan Rp 8 triliun tetapi dalam pagu hanya sekitar Rp 5,5 triliun,”
katanya.
Menurut Jazuli, dengan anggaran Rp 8 triliun saja, yang digunakan untuk mendanai target program
atau bansos, jika dibandingkan total fakir miskin dan PMKS di seluruh Indonesia gap-nya masih
sangat besar. Apalagi jika harus meningkatkan jumlah penerima PKH dan KUBE.
“Lalu, bagaimana Kementerian Sosial dapat meningkatkan secara signifikan jumlah RTSM penerima
PKH dan program KUBE. Jika anggarannya saja masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan
beban permasalahan PMKS yang harus ditangani dan diberdayakan,” ungkapnya.
Menurut data dari Kemensos tahun 2011, papar Jazuli, idealnya anggaran yang diberikan kepada
Kementerian Sosial adalah sesuai indeks 1,8 juta per orang per tahun. Artinya paling tidak
dibutuhkan sekitar Rp 18 triliun. Walaupun sebenarnya dengan dana sebesar itu pun hanya 75
persen persoalan sosial yang benar-benar berhasil diatasi.
Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan itu
menegaskan UU Fakir Miskin yang disahkan pada 21 Juli 2011 lalu sudah jelas memberikan mandat
kepada Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam penanganan fakir miskin.
“Mengapa sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan postur
anggaran Kemensos sebagai upaya dan keberpihakan pada fakir miskin dan PMKS? Jangan-jangan
tidak ada pemahaman dan kesadaran di pemerintah khususnya Bappenas dan Kementerian
Keuangan terhadap UU Penanganan Fakir Miskin ini? Ada apa ini?” tanyanya heran.
Jazuli menambahkan, UU ini merupakan inisiatif dari DPR sebagai wakil rakyat dalam rangka
implementasi dan manifestasi pasal 34 UUD 1945. “Oleh karena itu, kami akan terus
memperjuangkan UU yang telah disahkan ini diimplementasikan dan berpihak pada rakyat. Untuk
itu, Komisi VIII DPR RI akan segera mengagendakan pertemuan dengan menteri-menteri terkait
seperti menteri Keuangan, Bappenas, Mensos, dan Menkokesra untuk mendesak keberpihakan
anggaran penanganan fakir miskin berdasarkan UU No.13 tahun 2011 dengan leading sectornya
adalah Kemensos,” pungkas Jazuli.
Sumber : http://www.pks.or.id/content/realisasikan-uu-fakir-miskin-dalam-kebijakan-
anggaran-2013

DPC PKS TAMAN- Walaupun di tataran pusat PKS tengah menjadi buah bibir PKS di daerah tidak terpengaruh, kita tetap bekerja untuk masyarakat. hal ini disampaikan ketua DPD PKS Pemalang, Ikmaludin Aziz SPd saat membuka agenda bazar sembako, pengobatan gratis dan pasar tiban yang diadakan DPC PKS Taman di Desa Banjardawa, Minggu (8/4) lalu.

Puluhan warga dari lokasi setempat nampak mengantri, mereka hendak membeli sembako dan beberapa jenis barang yang dijajakan. Sebagian yang lain menunggu giliran untuk mengikuti pengobatan gratis. Mereka semua memanfaatkan agenda tersebut mumpung yang menjadi lokasi penyelenggaraan adalah desa mereka sendiri.

Pak Ikmal sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa rangkaian program seperti ini adalah kegiatan rutin PKS yang merupakan bentuk pengabdian serta kepedulian PKS kepada Masyarakat walaupun menurutnya belum sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Mungkin belum seberapa, tetapi ini merupakan wujud PKS turut andil dalam kiprah di masyarakat, jadi tidak hanya saat pemilu saja,”imbuhnya

Lebih lanjut menurutnya, barang-barang yang dijual dihimpun dari para kader baik melalui infak kader dan mengumpulkan pakaian pantas pakai. Selain itu, kader juga dapat mewujudkan bantuan dalam baksos ini dalam bentuk bantuan tenaga.

“Tidak barang, tenaga juga boleh, yang jelas ini lahir dari kepedulian internal kader,”ujarnya.

PKS siap mendukung kegiatan semisal ini. Apalagi jika berwujud agenda pengobatan gratis, menurutnya di PKS itu sangat mudah menyelenggarakan kegiatan pengobatan gratis karena banyak dukungan dari kader-kader yang memiliki profesi sebagai medis dan para medis.

“Dengan dukungan dari kader yang berprofesi medis dan para medis, mengadakan kegiatan semisal pengobatan gratis buat PKS sangat mudah,”ungkapnya.

Antusiasme warga sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan terus berdatangannya masyarakat yang ingin berobat maupun membeli sembako murah, padahal menurutnya panitia hanya menyediakan 50 kupon berobat dan 50 kupon sembako murah. “Kami terpaksa menambah jumlah kupon,” kata Sugrim Alghifari yang juga merupakan ketua panitia sekaligus ketua DPC PKS Taman.(humas)

Beranda

Komisi I Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan di Papua

About Me